Surat Ketua IAPI agar Kantor Akuntan Publik (KAP) menghentikan sistem Rekanan Bank Pemerintah

Jakarta, 09 November 2018.

Ketua IAPI, Tarkosunaryo, telah memberikan surat kepada seluruh Pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) agar tidak lagi menjadi rekanan bank plat merah (BNI, Mandiri dan BRI).  Seperti yang diketahui sebelumnya, Tiga bank milik pemerintah ini masih mensyaratkan nasabahnya (debitur) untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah menjadi rekanan bank tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang akuntan publik ( UU No.5 Tahun 2011)  karena Bank bukanlah regulator dan tidak berhak mengatur Kantor Akuntan Publik yang independen. Menurut sebagian besar Akuntan Publik, tidak ada perbedaan kualitas audit antara Kantor Akuntan Publik yang Rekanan Bank dengan yang tidak Rekanan  Bank. Bahkan Praktik ini dapat memunculkan mafia-mafia Bank yang dapat mengatur profesionalitas Akuntan Publik. Surat yang disampaikan Ketua IAPI telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK – Kemenkeu), Gubernur Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia.

Berikut Isi Surat dari Ketua IAPI.

Surat ke Pemimpin KAP (penghentian rekanan bank) OK 09-11-18.o