Pembinaan Kantor Akuntan Publik

Jakarta. Baru-baru ini, PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membuat aturan baru bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia untuk melampirkan Laporan Keuangan Klien KAP ke dalam sistem aplikasi laporan tahunan Kantor Akuntan Publik yang dibuat oleh PPPK. PPPK juga telah secara ketat membuat peraturan untuk  KAP di Indonesia agar semua KAP dapat memberikan mutu dan pelayanan yang baik kepada klien / auditee dan dapat melakukan tugas sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. PPPK merilis setiap bulan di dalam website
http://www.pppk.kemenkeu.go.id daftar Akuntan Publik yang terkena sanksi dibekukan sementara dan dicabut izinnya oleh Kementerian Keuangan

PPPK bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) membuat aplikasi ATLAS sebagai syarat minimum tata cara yang harus dipenuhi Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan / Pengguna Jasa. Dengan Begitu, Nilai Mutu dari Kantor Akuntan Publik dapat terjaga.

Dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh PPPK, maka secara otomatis akan membuat kantor akuntan publik meningkatkan audit fee kepada auditee. Namun, disisi lain, banyak perusahaan yang keberatan dengan besarnya audit fee yang dibebankan oleh KAP, sehingga membuat KAP terpaksa menurunkan audit fee tersebut hingga ke titik bawah dimana Kantor Akuntan Publik dapat menerima fee tersebut demi kelangsungan hidup KAP.

KAP Sahat MT & Rekan dalam melakukan perikatan audit atau memberikan jasa audit laporan keuangan dan jasa asurans lainnya sangat memegang teguh standar audit yang ditetapkan oleh Dewan Standar IAPI di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan adanya standar audit tersebut dan adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak mematuhinya, akan membuat klien / auditee merasa nyaman dengan isi laporan keuangan. KAP Sahat MT & Rekan juga menyambut baik mengenai penomoran Laporan Auditor Independen yang diseragamkan dan harus dilaporkan kepada PPPK, sehingga membuat LAI palsu yang beredar dan mengatasnamakan KAP yang terdaftar dalam Kementerian Keuangan dapat terdeteksi.