Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2020 menerbitkan peraturan kementerian perdagangan Permendag No. 25 Tahun 2020 mengenai “Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan”.

Apa itu Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ?

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“LKTP”) adalah Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga tinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang sudah diaudit tersebut juga harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ yang berwenang mengesahkan LKTP.

Perusahaan seperti apa yang wajib menyampaikan LKTP ?

Perusahaan yang wajib menyampaikan LKTP adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) yang memenuhi minimal salah satu kriteria sebagai berikut :

  • Perseroan Terbuka
  • Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat
  • Mengeluarkan surat pengakuan utang
  • Memiliki Jumlah Aktiva / Aset (Kekayaan) paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah); atau
  • Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk diaudit

Perusahaan yang wajib menyampaikan sesuai pasal 2 huruf b adalah perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia termasuk kantor cabang, kantor pembantu, agen atau kantor perwakilan. Pada pasal 2 huruf c, perusahaan Persero, Perum dan Perusahaan daerah juga wajib menyampaikan LKTP.

LKTP wajib dilaporkan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal perusahaan telah menyampaikan LKTP kepada Regulator, Otoritas yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan, Menteri BUMN dan / atau Menteri Keuangan, kewajiban penyampaian LKTP dianggap telah dilakukan. Bukti penyampaian tersebut wajib dilaporkan di Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) Kementerian Perdagangan.

Apa Sanksi Jika Tidak Menyampaikan LKTP atau Tidak Menyampaikan LKTP dengan benar ?

Sanksi yang didapatkan jika perusahaan tidak menyampaikan LKTP adalah sebagai berikut :

  • Peringatan Tertulis
  • Pencabutan Izin Usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan; dan/atau
  • Rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha selain bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang didapatkan jika tidak menyampaikan LKTP secara benar adalah pencabutan Surat Tanda Penyampaian (STP) LKTP dan memberikan sanksi pencabutan izin kepada perusahaan tersebut.

Dengan demikian, seluruh perusahaan yang memiliki kewajiban menyerahkan LKTP adalah perusahaan yang wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia.

Sudahkah Laporan Keuangan Perusahaan Anda Diaudit ?

Jika Perusahaan anda termasuk kategori perusahaan yang wajib diaudit, KAP Sahat MT & Rekan menyediakan Jasa Audit Informasi Keuangan / Laporan Keuangan Perusahaan. Selain itu, kami juga memberikan jasa review dan asurans lainnya, jasa konsultasi perpajakan, konsultasi akuntansi keuangan dan konsultasi manajemen. Kami memiliki banyak tenaga ahli yang siap membantu melayani kebutuhan perusahaan anda.

Hubungi kami di 021-3452285 (ext.100) atau email info@sahatmt.co.id jika anda tertarik menggunakan jasa kami.